BANDUNG, AZYNEWS- Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mendukung penuh pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di seluruh kelurahan di Kota Bandung.
Ini merupakan upaya pemerintah untuk membangun data kependudukan tunggal atau satu data. Yana meminta seluruh jajaran kewilayahan untuk terlibat aktif.
Menurutnya, data hasil Regsosek dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan terkait pengentasan kemiskinan di Kota Bandung.
"Pada prinsipnya kami sangat mendukung. Kami akan segera buatkan Surat Edaran untuk kewilayahan dapat memfasilitasi kegiatan FKP Regsosek tersebut," kata Yana di Balai Kota Bandung, Senin (4/4/2023).
Sementara itu, Kepala Kepala BPS Kota Bandung, Aris Budiyanto mengatakan, tujuan Regsosek yaitu untuk mendapatkan data yang akurat by name by Adress dalam kelompok kesejahteraan yakni sangat miskin, miskin, rentan miskin, dan tidak miskin.
"Ini adalah tahap ketiga, saat ini secara nasional telah dalam proses sinkronisasi. Tujuannya BPS akan berbagi paket data, karena datanya udah by name by Adress untuk berbagai program untuk masyarakat miskin dan masyarakat tidak miskin," kata dia.
Aris mengatakan, pendataan lapangan dan pengolahan telah selesai dilakukan. Untuk memperkuat hasil tersebut, akan dilakukan diskusi yang melibatkan masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik (FKP).
Forum ini membuka ruang partisipasi dari masyarakat sekaligus kontrol pada penyusunan data perlindungan sosial pemerintah.
"Proses FKP akan kompleks karena melibatkan masyarakat dan tenaga dari luar BPS. Untuk itu disusun buku ini sebagai acuan dalam pelaksanaan lapangan," katanya.
Keterlibatan masyarakat diwakili oleh peserta FKP yang terdiri dari ketua satuan lingkungan setempat (SLS) atau perwakilan yang memahami keadaan masyarakat setempat serta lima orang perwakilan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua atau pengurus lembaga tingkat kelurahan.
"Mohon keaktifan terutama aparat kewilayahan. Kegiatan FKP dipandu oleh seorang fasilitator dibantu oleh dua asisten fasilitator dan administrator yang dilakukan di wilayah tugasnya," ujarnya.
Sebagai informasi, saat pelaksanaan FKP, peserta FKP diminta memeriksa kelompok kesejahteraan (sangat miskin, miskin, rentan miskin, dan tidak miskin) hasil Pendataan Awal Regsosek 2022.
Pada tahap berikutnya, rekomendasi perubahan kelompok kesejahteraan akan didiskusikan dalam forum sehingga diperoleh data Regsosek hasil FKP sesuai kesepakatan bersama. (Red./Waskito)
0 Komentar