BANDUNG, AZYNEWS- Setiap tahun pemerintah harus menyediakan lapangan kerja bagi 3,8 juta tenaga kerja baru lulusan SMA, SMK, perguruan tinggi, ataupun politeknik.
Kenyataan ini merupakan tantangan besar mengingat investasi yang digadang-gadang akan memperluas lapangan kerja, tapi nyatanya lebih mengarah pada padat modal dan padat teknologi.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy kala menerima audiensi tim Aliansi Kebangsaan yang diketuai Pontjo Sutowo pada, Kamis (6/4/2023) lalu.
Audiensi tersebut dilaksanakan dalam rangka membahas rencana kerja sama Aksi Nyata dalam rangka Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)
Dalam kesempatan itu, Menko PMK menjabarkan bahwa selain fokus pada penuntasan kemiskinan ekstrem dan stunting sesuai arahan Presiden, pendidikan vokasi juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan mengingat Indonesia harus memanfaatkan bonus demografi. Tak hanya itu, pendidikan vokasi juga bekal menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Untuk itu, saya tentu sangat berterima kasih sekali dengan kedatangan tim Aliansi Kebangsaan ini. Dua tahun ke depan ini, kita fokus pendidikan vokasi. Bicara vokasi, bukan soal alokasi anggaran yang penting, tapi soal mindset. Harus diakui pengangguran banyak dari SMK, bukan karena tidak bisa kerja tapi mental kerjanya tidak siap,” urai Muhadjir Effendy dalam keterangan resmi Kemenko PMK.
“Membentuk dan menanamkan nilai disiplin, kerja keras, integritas itu susah.
Untuk itu saya ingin kajian-kajian mendalam, menanamkan nilai etos kerja, gotong royong, integritas karena kita menyadari betul bonus demografi ini,” imbuh Menko Muhadjir seraya menambahkan pentingnya aksi nyata menanamkan nilai-nilai revolusi mental yakni etos keerja, gotong royong, dan integritas.
“Angkatan kerja kita 146 juta, yang menganggur sekitar 7 juta. Ini persoalan apalagi tiap tahun ada angkatan kerja baru. Kita juga punya problem pindahan investasi dari satu daerah ke daerah lain. Alhasil ada beban daerah, banyak pengangguran di daerah yang ditinggalkan,” imbuh Menko Muhadjir seraya berharap penanaman nilai-nilai itu akan mengembangkan jiwa wirausaha bagi angkatan kerja baru dan bermunculannya bisnis start up.
Sementara itu, Pontjo Sutowo dalam kesempatan itu menyepakati bahwa ketahanan nasional adalah konsep kultural dimana Pancasila sebagai working ideology. “Ada ranah tata nilai, tata kelola, tata kerja. Nah ranah tata nilai ini ruangnya Pak Menko PMK. Banyak titik singgung yang bisa kita kerjakan bersama untuk masyarakat, bangsa ini,” tegas Pontjo.
Audiensi itu selain anggota Aliansi Kebangsaan, hadir juga Staf khusus Menko PMK Rohman Budianto, Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Didik Suhardi, dan Asisten Deputi Revolusi Mental Katiman. (Red./Raysha)
0 Komentar