BANDUNG, AZYNEWS- Penggunaan produk dalam negeri atau lokal harus masif dilakukan oleh para pejabat dan ASN di lingkungan Pemprov Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan dalam penandatanganan komitmen Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin mengatakan komitmen P3DN sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Karena itu saat ini, Jawa Barat ingin penggunaan produk dalam negeri lebih ditingkatkan.Adapun target penggunaan produk dalam negeri di tahun 2023 ini ialah 60 persen. Target itu meningkat dari tahun 2022 yang hanya mencapai 49,7 persen.
"Jadi target 2023 itu 60 persen dan tahun 2022 lalu baru sekitar 49,73 persen. Tahun 2023 ini sepertinya akan lebih," kata Bey usai penandatanganan komitmen P3DN di Aula Barat Gedung Sate, Bandung.
Selain komitmen penggunaan produk dalam negeri, Bey juga meminta Inspektorat Jabar untuk mengecek ulang seberapa banyak produk dalam negeri sudah digunakan.
"Jangan sampai ada yang sudah menggunakan produk dalam negeri tapi belum tercatat. Jadi hari ini komitmennya 2, meminta para kepala OPD menegaskan ulang dan juga untuk penyisiran ulang," ucap Bey.
Dia menegaskan, semua produk yang akan dibelanjakan oleh seluruh OPD di Jabar sebisa mungkin berasal dari dalam negeri. "Semua harus (dalam negeri). Sebisa mungkin ada kandungan lokal," tegasnya.
Lebih lanjut, Bey menuturkan, produk dalam negeri harus didukung penggunaannya oleh seluruh pihak. Selain untuk membantu UMKM, dengan komitmen P3DN ini juga akan membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang.
"Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dalam bahasa mudahnya, kalau bukan kita siapa lagi yang menggunakan produk dalam negeri dan yang kedua adalah meningkatkan kesempatan kerja," ujarnya.
"Jadi dengan kita menggunakan produk dalam negeri ini akan membuka pulang-pulang kesempatan kerja bagi saudara-saudara kita dan tentunya meningkatkan utilisasi nasional yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi industri sehingga mampu bersaing di pasar dunia," pungkasnya.
Sementara Plh Sekda Jabar Eni Rohyani menambahkan realisasi penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Jabar adalah sebesar 49,73% atau Rp1,134 triliun dari nilai komitmen PDN yang divalidasi oleh PPK sebesar Rp2,280 triliun.
"Sedangkan untuk Tahun 2023 berdasarkan data LPSE LKPP sampai dengan minggu ketiga bulan Oktober realisasi penggunaan produk dalam negeri pemerintah daerah masih kurang dari target," ungkap Eni.
"Hal ini menunjukkan bahwa capaian realisasi penggunaan produk dalam negeri pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat masih harus ditingkatkan sesuai dengan komitmen sebesar 97%," paparnya.
Dia juga menjelaskan, peningkatan penggunaan produk dalam negeri telah masuk dalam road map reformasi birokrasi Jabar tahun 2023-2026 dengan peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2023.
"Salah satu tema reformasi birokrasi tematik Jawa Barat adalah peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan sasaran tematik meningkatnya penggunaan produk dalam negeri dan indikator tingkat penggunaan produk dalam negeri dengan target sampai akhir tahun 2026 adalah 95%," pungkasnya. (Red./Raysha)
0 Komentar